Seputarpublik.com, JAKARTA — Badan Pekerja Sekretariat Bersama Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (Sekber GKSR) menggelar rapat koordinasi intensif pada Selasa (3/2/2026) sebagai langkah konsolidasi delapan partai politik non-parlemen dalam mengawal arah demokrasi Indonesia agar tetap inklusif, adil, dan transparan.
Rapat tersebut dihadiri perwakilan elite partai anggota GKSR, yakni Partai Hanura, Partai Perindo, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Buruh, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Ummat, dan Partai Berkarya.
Wakil Ketua Umum PKN sekaligus anggota Badan Pekerja Sekber GKSR, Denny Charter, menyampaikan bahwa pertemuan ini merumuskan sejumlah isu strategis yang dinilai krusial bagi kesehatan demokrasi nasional. Dua fokus utama yang dibahas adalah peninjauan kembali ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold/PT) serta urgensi penerapan sistem pemungutan suara elektronik (e-Voting).
> “Kami sedang merumuskan isu strategis untuk diperjuangkan bersama. Fokus utamanya adalah menciptakan demokrasi yang lebih inklusif dan transparan, di antaranya melalui evaluasi Parliamentary Threshold serta peluang penerapan e-Voting,” ujar Denny Charter.
Menurutnya, aturan ambang batas parlemen dinilai berpotensi membuat suara pemilih terbuang apabila partai tidak memenuhi batas minimal perolehan suara secara nasional. Karena itu, GKSR menilai perlu adanya evaluasi agar sistem pemilu lebih mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat.
Selain itu, wacana penerapan e-Voting didorong sebagai bagian dari modernisasi pemilu. Sistem ini dianggap dapat meminimalkan potensi kecurangan, mempercepat proses penghitungan suara, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi.
> “Demokrasi bukan sekadar angka, tetapi memastikan setiap aspirasi rakyat terwakili. Kami tidak ingin suara pemilih hangus hanya karena hambatan administratif yang kaku,” tambah Denny.
Sekber GKSR menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu ambang batas parlemen dan penerapan e-Voting hingga menjadi bagian dari kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan rakyat. Koalisi partai non-parlemen ini menilai keadilan dalam sistem pemilu merupakan fondasi utama stabilitas politik nasional. [red]