Seputarpublik.com || BANDUNG – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta pemerintah daerah (Pemda) dalam mempercepat akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sinergi tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan yang memberikan kemudahan layanan, insentif, serta penyederhanaan proses administrasi.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir, mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, saat menghadiri Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Gedung Balarea Summarecon Bandung, Jawa Barat, Rabu (15/7/2026).
Dalam sambutannya, Tomsi menjelaskan bahwa kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah menghasilkan sejumlah kebijakan strategis untuk mempercepat masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian yang layak.
Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah dorongan kepada pemerintah daerah untuk memberikan berbagai kemudahan, antara lain pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR, serta penyederhanaan proses perizinan agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat dan efisien.
> "Ini sebagai contoh kepedulian dan kolaborasi dari Bapak Menteri Perumahan dan Bapak Menteri Dalam Negeri, sekaligus juga dari seluruh teman-teman pemerintah daerah," ujar Tomsi.
Ia juga mengungkapkan adanya kebijakan baru yang memperluas akses masyarakat terhadap subsidi perumahan. Sebelumnya, penerima manfaat subsidi umumnya harus memiliki KTP sesuai wilayah lokasi perumahan. Kini, melalui kebijakan yang didukung Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, masyarakat yang berdomisili di luar daerah lokasi perumahan tetap dapat mengakses program subsidi tersebut.
> "Atas masukan dari Pak Menteri Perumahan, Bapak Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran sehingga masyarakat yang tidak ber-KTP di daerah tersebut, khususnya di kawasan sekitar Jakarta, tetap dapat menikmati subsidi perumahan," jelasnya.
Menurut Tomsi, kebijakan tersebut merupakan implementasi nyata kolaborasi antara Kemendagri, Kementerian PKP, dan pemerintah daerah dalam memperluas kesempatan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang layak.
Ia menegaskan, berbagai kemudahan tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah terus menghadirkan kebijakan yang memberikan insentif serta mengurangi beban biaya masyarakat dalam memperoleh hunian.
> "Ini semua merupakan bukti nyata, sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, untuk memberikan kemudahan serta berbagai insentif berupa pengurangan biaya yang berkaitan dengan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah," tegasnya.
Sebelum menghadiri kegiatan sosialisasi tersebut, Tomsi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti meninjau pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Bandung.
Rombongan juga menyaksikan simulasi Pemilihan Terbuka Toko (PTT) sebagai bagian dari mekanisme pelaksanaan Program BSPS yang bertujuan meningkatkan transparansi dan efektivitas penyaluran bantuan perumahan kepada masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Direktur Consumer BRI Haris Hartanto, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Melalui penguatan kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan berbagai mitra strategis, pemerintah berharap program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat berjalan semakin efektif, memperluas akses kepemilikan rumah layak huni, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.(Red)*