Seputar Publik / Berita

UU Perampasan Aset Disahkan DPR, Kesiapan Aparat dan Perlindungan Hak Warga Jadi Sorotan

Praktisi hukum Dr. Gamaliel Carrel Ticualu mengingatkan pentingnya kesiapan aparat, pengawasan kewenangan, koordinasi antarlembaga, serta kepastian hukum agar penerapan UU Perampasan Aset tidak menimbulkan penyalahgunaan.
Pengesahan UU Perampasan Aset oleh DPR RI menjadi langkah penting dalam upaya pemulihan aset hasil tindak pidana. Namun, kesiapan aparat, pengawasan kewenangan, dan perlindungan hak masyarakat menjadi tantangan dalam implementasinya.(Foto Ilustrasi By AI). Pengesahan UU Perampasan Aset oleh DPR RI menjadi langkah penting dalam upaya pemulihan aset hasil tindak pidana. Namun, kesiapan aparat, pengawasan kewenangan, dan perlindungan hak masyarakat menjadi tantangan dalam implementasinya.(Foto Ilustrasi By AI).

Seputarpublik.com || JAKARTA, – Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset oleh DPR RI menjadi langkah penting dalam memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana. Namun, implementasi regulasi tersebut dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kesiapan aparat penegak hukum, koordinasi antarlembaga, pengawasan kewenangan, hingga perlindungan hak masyarakat.

Pandangan tersebut disampaikan Dr. Gamaliel Carrel Ticualu, praktisi hukum dari Regulation Watch, dalam menanggapi persetujuan DPR RI terhadap RUU Perampasan Aset.

"Salah satu persoalan yang perlu diantisipasi adalah keterbatasan kemampuan dan sarana aparat penegak hukum dalam menelusuri aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana," ujar Carrel Ticualu melalui keterangan tertulis, Minggu (22/11/2026).

Menurut Carrel, penelusuran aset yang disembunyikan atau disamarkan melalui transaksi keuangan kompleks membutuhkan kemampuan teknis serta dukungan anggaran yang memadai.

Selain itu, koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga terkait, termasuk lembaga analisis transaksi keuangan, perlu diperkuat agar proses pelacakan, pemblokiran, hingga penyitaan aset dapat berjalan efektif.

Ia juga menyoroti penerapan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan atau non-conviction based asset forfeiture (NCB) yang membutuhkan pemahaman dan kesiapan aparat, khususnya dalam proses pembuktian asal-usul aset.

"Mekanisme tersebut memerlukan pemahaman yang memadai agar proses hukum berjalan sesuai prosedur dan tidak mengabaikan hak pihak yang berkepentingan. Perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku juga tidak berarti aset dapat diambil tanpa proses pengadilan," katanya.

Dari sisi kelembagaan, Carrel menilai diperlukan aturan pelaksana dan penyesuaian ketentuan hukum acara agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi. Pembentukan badan pengelola dan pengawas aset juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan UU tersebut.

“Pembentukan dan operasionalisasi badan pengelola serta pengawas aset juga menjadi tantangan tersendiri,” ujar advokat senior sekaligus pendiri Cartic & Co tersebut.

Menurut dosen ilmu hukum ini, pengelolaan aset hasil perampasan harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Proses tersebut mencakup penyimpanan, pengamanan, penilaian, pelelangan, hingga pengembalian aset kepada negara atau korban.

Pengawasan terhadap kewenangan penyidik dan jaksa juga dinilai penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaannya.

Perlindungan Hak Masyarakat Jadi Perhatian

Selain persoalan kelembagaan, Carrel menyoroti potensi penyalahgunaan kewenangan dalam penerapan UU Perampasan Aset. Ia menyebut adanya kekhawatiran bahwa kewenangan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik atau menekan pihak tertentu.

"Risiko lainnya adalah aset yang diperoleh secara sah ikut terdampak atau proses hukum digunakan sebagai alat untuk menekan pihak tertentu," kata Carrel yang juga menjabat Dewan Pengawas Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Pusat.

Karena itu, menurutnya, mekanisme pengawasan dan keterbukaan proses perampasan aset harus diperkuat. Warga maupun pihak ketiga yang asetnya diblokir, disita, atau menjadi objek permohonan perampasan harus tetap memperoleh kesempatan untuk mengajukan keberatan melalui pengadilan.

Carrel menegaskan, perlindungan hukum diperlukan agar pihak yang tidak terlibat tindak pidana memiliki kesempatan membuktikan kepemilikan aset yang sah serta iktikad baiknya.

Ia juga menilai rendahnya kesadaran hukum dan keengganan masyarakat untuk melapor berpotensi menghambat pengumpulan informasi serta dokumen pendukung dalam proses penelusuran aset.

Di sisi lain, perdebatan mengenai substansi aturan dan sejauh mana aspirasi masyarakat telah terakomodasi dalam proses legislasi turut menjadi perhatian.

Menurut Carrel, berbagai tantangan tersebut perlu diantisipasi secara serius sebelum UU Perampasan Aset mulai diterapkan.

“Dan kendala lainnya yang akan muncul pada saat UU Perampasan Aset ini diberlakukan satu tahun ke depan,” pungkasnya.

DPR Setujui RUU Perampasan Aset

Sebagai informasi, DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan bahwa regulasi tersebut ditujukan untuk memperkuat pemulihan aset hasil tindak pidana sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Dengan demikian, keberhasilan penerapan UU Perampasan Aset tidak hanya ditentukan oleh kemampuan negara dalam memulihkan aset hasil kejahatan, tetapi juga oleh kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, serta jaminan perlindungan hak masyarakat.

(Redaksi)

Tulis Komentar

Komentar