“Nanti kami akan fasilitasi berkomunikasi dengan K/L, karena cukup banyak berdasarkan data-data yang disampaikan oleh TNI, luasan-luasan lahan yang memenuhi [syarat] tetapi asetnya itu masih tercatat kementerian/lembaga atau BUMN,” jelasnya.

Bima menambahkan, untuk kondisi lahan yang membutuhkan penanganan teknis, lahan tersebut tetap dapat diusulkan dengan catatan Pemda dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dapat menanganinya. Namun, apabila kondisi lahan tergolong berat, Pemda tidak perlu mengusulkan.

Lebih lanjut, mengenai lokasi KDKMP, Bima menjelaskan bahwa penggabungan dua desa dimungkinkan apabila salah satu desa tidak memiliki lahan atau jumlah penduduk yang cukup. Ia juga mendorong kepala daerah memastikan Satgas KDKMP di wilayah masing-masing bersinergi dengan Kodim dan Babinsa guna mempercepat proses klarifikasi dan pengecekan di lapangan.

“Di lapangan tadi banyak yang memerlukan tindak lanjut terkait dengan alas hak. Langsung dikoordinasikan apabila aset-asetnya itu bukan milik pemerintah desa, kota, kabupaten,” ungkapnya.

Bima juga menyoroti persoalan lahan untuk KDKMP di wilayah perkotaan. Menurutnya, banyak lokasi yang terdata tetapi perlu dipastikan apakah lahan tersebut merupakan fasilitas umum (fasum) atau fasilitas sosial (fasos). Karena itu, Pemda perlu berkoordinasi langsung dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.

“Kami mengunjungi beberapa titik yang sangat ideal di kota-kota, tetapi masih masuk ke dalam fasum atau fasos. Saya kira bisa disosialisasikan dengan baik kepada warga setempat untuk kemudian diproses dan disusulkan jadi lahan Kopdes,” tegasnya.

Turut hadir pada rapat tersebut, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, dan Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota. Adapun para Dandim, Babinsa, kepala daerah, dan pejabat terkait lainnya hadir secara virtual.

Puspen Kemendagri