"Tugasnya Pak [Penjabat] Bupati [Magetan] adalah memastikan KPU, Bawaslu, kemudian pihak TNI dan Polri itu memiliki dukungan dana dalam bentuk NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)," ungkapnya.

Ia juga menegaskan, baik pemerintah maupun masyarakat memiliki keinginan yang sama agar demokrasi berjalan dengan baik. PSU di Kabupaten Magetan diharapkan tidak perlu terulang, sehingga kabupaten yang berada di kaki Gunung Lawu ini dapat memiliki pemimpin yang amanah.

"Kami harap pelaksanaan ini, kami harapkan semuanya bisa berjalan dengan baik. Kita bisa menghasilkan pemimpin yang amanah, yang akan memimpin Kabupaten Magetan," tuturnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj.) Bupati Magetan Nizhamul menekankan pentingnya Rakor tersebut dalam memastikan PSU berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. PSU merupakan tahapan krusial dalam menjaga integritas serta legitimasi hasil pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, serta seluruh elemen masyarakat menjadi faktor utama dalam keberhasilan PSU.

"Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar proses ini berlangsung dengan lancar, aman, dan damai. Oleh karena itu, kita perlu menjaga seluruh prosesnya dengan penuh tanggung jawab dan integritas," ujarnya.

Selain memimpin Rakor, Ribka juga meninjau langsung Kantor KPU Kabupaten Magetan. Dalam peninjauan tersebut, ia didampingi oleh Pj. Bupati Magetan Nizhamul, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magetan Suratno, serta perwakilan dari pihak keamanan setempat.

(*/Rdn)