Seputarpublik.com || JAKARTA, – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan mekanisme konstitusional apabila Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka benar-benar mengundurkan diri dari jabatannya.
Menurut Yusril, pengunduran diri wakil presiden harus disampaikan secara tertulis kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Setelah menerima surat pengunduran diri tersebut, MPR akan memproses kekosongan jabatan wakil presiden sesuai ketentuan konstitusi.
Penjelasan itu disampaikan Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
"Jadi kalau misalnya (presiden) tidak menolak (permohonan mundur dari wapres), kan nanti harus ada pernyataan tertulislah dari Pak Wakil Presiden yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat," kata Yusril.
Ia menjelaskan, setelah menerima pemberitahuan mengenai pengunduran diri tersebut, MPR akan menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk meminta pengajuan dua nama calon wakil presiden yang akan menggantikan Gibran.
Pengajuan dua kandidat tersebut harus disertai dokumen persyaratan pencalonan masing-masing calon.
"Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon Wakil Presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya," ujar Yusril.
Selanjutnya, MPR akan menggelar pemilihan untuk menentukan wakil presiden pengganti. Berdasarkan mekanisme yang dijelaskan Yusril, pemilihan tersebut harus dilaksanakan paling lambat 60 hari sejak MPR menerima surat pengajuan dari Presiden.
"MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu. Itu secara normatif konstitusionalnya seperti itu," jelasnya.
Mekanisme tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur pengisian jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan dalam masa jabatan.
Yusril Nilai Langkah Gibran ke PTUN Tidak Diperlukan
Dalam kesempatan yang sama, Yusril turut menanggapi rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan surat keterangan ijazah SMA miliknya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Yusril menilai langkah tersebut tidak lagi diperlukan karena persoalan yang dipersoalkan dinilai memiliki materi yang sama dengan perkara yang telah diputus Mahkamah Agung (MA).
"Nggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama," kata Yusril.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari tanggapan Yusril terhadap perkembangan persoalan dokumen pendidikan Gibran yang sebelumnya turut menjadi perhatian publik.
Gibran Disebut Sampaikan Permohonan kepada Prabowo
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026) pagi.
Namun, dalam pertemuan tersebut, Gibran juga memohon agar diberikan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa permohonan tersebut disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo.
"Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara," ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan.
Dengan perkembangan tersebut, wacana pengunduran diri Gibran dan kemungkinan pengisian jabatan wakil presiden menjadi perhatian publik.
Meski demikian, pengunduran diri maupun pergantian wakil presiden tetap harus mengikuti mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Hingga tahapan tersebut benar-benar ditempuh, status jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tetap mengacu pada ketentuan konstitusi dan keputusan resmi lembaga negara terkait.
*(Penulis: Helmi.)