Seputarpublik.com || JAKARTA, – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah pusat menyiapkan 20.980 personel TNI Angkatan Laut (TNI AL) untuk memperkuat pengamanan wilayah Ibu Kota.
Menurut Pramono, penebalan pengamanan merupakan bagian dari kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendukung kebijakan tersebut sebagai upaya menjaga keamanan dan stabilitas Jakarta.
Ia menegaskan bahwa urusan pertahanan dan keamanan berada dalam kewenangan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Karena itu, Pemprov DKI tidak mempermasalahkan adanya penambahan kekuatan pengamanan di wilayah Jakarta.
Pramono menilai, posisi Jakarta yang strategis membutuhkan situasi keamanan yang kondusif. Selain menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian nasional, Jakarta juga menyandang status sebagai kota global.
Kondisi keamanan yang terjaga dinilai penting untuk mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, kegiatan pemerintahan, serta aktivitas ekonomi.
Saat ditanya mengenai latar belakang penyiapan pasukan dalam jumlah besar tersebut, Pramono memilih tidak berspekulasi. Ia menyerahkan penjelasan lebih lanjut kepada pemerintah pusat dan institusi yang memiliki kewenangan.
20.980 Personel TNI AL Disiapkan Secara Bertahap
Sebagai informasi, sebanyak 20.980 personel TNI AL disiapkan untuk memperkuat pengamanan di wilayah Jakarta.
Penyiapan dan mobilisasi personel tersebut merupakan tindak lanjut Surat Telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Proses pengerahan dilakukan secara bertahap mulai 2 hingga 4 November 2026.
Dalam pelaksanaannya, personel TNI AL tersebut berada di bawah kendali operasi (BKO) Kodam Jaya. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya mengantisipasi perkembangan situasi sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan pengamanan di Ibu Kota.
Pramono mengapresiasi langkah pemerintah pusat tersebut. Menurutnya, status Jakarta sebagai ibu kota negara, kota global, sekaligus pusat perekonomian nasional membuat aspek keamanan perlu mendapat perhatian khusus.
“Apa pun, Jakarta ini adalah ibu kota negara, kota global, pusat perekonomian nasional. Sehingga kalau kemudian ada penebalan keamanan, saya sebagai Gubernur Jakarta menyampaikan rasa terima kasih,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Dukungan Pemprov DKI Jakarta tersebut, menurut Pramono, merupakan bagian dari komitmen menjaga situasi Ibu Kota agar tetap aman dan kondusif, sehingga aktivitas masyarakat dan roda perekonomian dapat berjalan dengan baik.
*(Penulis; Helmi)