Namun demikian, Dadan mengakui masih terdapat tantangan dalam pemutakhiran data penerima manfaat. Ia menyebut, hingga saat ini masih banyak lembaga pendidikan, termasuk pesantren, yang belum terdata secara menyeluruh dalam basis data pemerintah.

> “Setelah dicek lebih detail, masih banyak pesantren yang belum terdata di Kementerian Agama. Tahun ini juga terdapat tambahan guru dan tenaga kependidikan yang harus kita perhitungkan,” jelasnya.

Selain itu, kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita juga masih banyak yang belum tercatat dalam data kependudukan. Karena itu, BGN akan melakukan verifikasi dan pengecekan data secara menyeluruh agar seluruh sasaran benar-benar menerima manfaat.

> “Kita akan pastikan saat intervensi dilakukan, tidak ada satu pun masyarakat yang mengatakan belum menerima. Semua harus tepat sasaran,” tegas Dadan.

Untuk mendukung pelaksanaan program strategis nasional tersebut, pemerintah berencana mengalokasikan anggaran sebesar Rp335 triliun pada tahun 2026. Angka ini melonjak signifikan dibandingkan anggaran MBG tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp71 triliun.

Pemerintah optimistis, dengan dukungan anggaran besar serta pembangunan infrastruktur gizi yang masif dan terukur, Program Makan Bergizi Gratis mampu berjalan lebih merata dan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas gizi serta sumber daya manusia Indonesia. (*/hel)