Dalam konteks tersebut, Bima menekankan pentingnya akselerasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini juga mencakup penguatan komunikasi antara kepala daerah dan masyarakat, serta konsolidasi kelembagaan hingga ke tingkat paling bawah.

Ia menambahkan, arah kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden untuk terus memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Lebih lanjut, Bima menjelaskan bahwa efisiensi tidak hanya dimaknai sebagai penghematan anggaran, tetapi juga sebagai transformasi budaya kerja yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada hasil.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas fiskal daerah, penguatan integritas, serta penyederhanaan regulasi guna mendorong inovasi di tingkat daerah.

Pada kesempatan tersebut, Bima juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan otonomi daerah yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

“Selamat Hari Otonomi Daerah ke-30. Semoga seluruh upaya kita dimudahkan dalam menghadirkan pemerintahan yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, upacara tersebut juga dirangkai dengan pemberian Piagam Penghargaan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional tahun 2025 kepada sejumlah daerah berprestasi.

Pada tingkat provinsi, penghargaan diberikan kepada Provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan. Sementara pada tingkat kota, penghargaan diberikan kepada Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Blitar, Bandung, Salatiga, Denpasar, Makassar, Surabaya, dan Semarang.

Adapun pada tingkat kabupaten, penghargaan diberikan kepada 15 daerah, di antaranya Banyuwangi, Sidoarjo, Kabupaten Bandung, Jombang, Indramayu, Gresik, Gianyar, Bojonegoro, Nganjuk, Ngawi, Banyumas, Malang, Bangli, Purbalingga, dan Hulu Sungai Selatan.(red)*