“Bukan hanya para pemerhati dan intelektual, masyarakat umum pun banyak yang berkomentar tentang situasi negara saat ini. Bahkan emak-emak di warung dan anak remaja pun ikut bebas ngomongin presiden mereka,” kata Hendry.

Diskusi tersebut dihadiri sejumlah anggota FWK yang terdiri dari pimpinan redaksi media dan wartawan senior. Di antaranya M. Nasir, Yesayes Octavianus, Umi Sjarifah, Herwan Pebriansyah, Berman Nainggolan L. Radja, A.R. Loebis, Raja Parlindungan Pane, serta peserta lainnya.

Dalam diskusi, FWK turut menyoroti sejumlah pernyataan Presiden Prabowo yang sebelumnya menjadi perhatian publik. Salah satunya terkait pernyataan mengenai kondisi perekonomian dan masyarakat desa yang disampaikan pada 26 Mei 2026.

FWK menilai sejumlah pernyataan pejabat publik perlu disampaikan secara hati-hati dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap persepsi masyarakat, termasuk kelompok petani dan nelayan yang disebut turut merasakan dampak perubahan kondisi ekonomi.

Selain itu, FWK juga menyinggung pernyataan Presiden Prabowo dalam acara Groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II di Cilacap, Jawa Tengah, pada 29 April 2026, terkait kritik terhadap narasi "Indonesia Gelap".

Menurut FWK, pernyataan pejabat negara dalam situasi tertentu perlu disampaikan secara proporsional agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda di tengah masyarakat.