Perlu dicatat, HNSI sempat mangkrak selama hampir 15 tahun di bawah kepemimpinan Mayjen (Purn) Yussuf Solichein tanpa regenerasi kepengurusan. Padahal di akar rumput, nelayan menghadapi beragam persoalan mendesak, seperti akses BBM subsidi yang buruk, perlindungan sosial yang belum merata hingga ketiadaan data base nasional nelayan yang valid.

Upaya revitalisasi organisasi pun lahir dari dorongan mayoritas DPD HNSI yang kemudian menggelar Munas di Bogor secara sah sesuai AD/ART. Hasilnya, Sumardjono terpilih sebagai Ketua Umum dan mulai menyusun program-program kerja strategis seperti:

Mapping kebutuhan SPBUN (BBM subsidi). Dari target 2 juta ton baru 600 ribu ton terserap dan sisanya kemana ? Banyak daerah seperti Sumut butuh tambahan titik distribusi.

Pendataan Nelayan. Hingga kini Indonesia tidak punya data pasti jumlah nelayan dan status sosial ekonominya.

Perlindungan Sosial. Nelayan dan keluarganya belum tercover jaminan sosial secara menyeluruh.

Koperasi dan Ekonomi Pesisir. Penguatan kelembagaan ekonomi nelayan melalui koperasi dan kemitraan.

Namun semua langkah besar ini terganjal oleh satu masalah klasik, yaitu ego politik dan surat legalitas ganda.

Indonesia memiliki potensi perikanan tangkap lebih dari 12 juta ton per tahun. Tapi ironinya, nelayan tetap miskin. Menurut data Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), lebih dari 70% nelayan tradisional hidup di bawah garis kemiskinan.