Dari total 11 pejabat yang dilantik, lima di antaranya adalah perempuan. Komposisi tersebut, kata Pramono, mencerminkan upaya mendorong kepemimpinan yang inklusif, setara, dan berbasis kinerja.

Pramono juga menekankan bahwa sepanjang 10 bulan masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pemprov DKI Jakarta telah melantik 62 pejabat pimpinan tinggi pratama, sekitar 2.700 pejabat eselon III dan IV, serta Sekretaris Daerah. Seluruh proses pengangkatan dilakukan secara profesional dengan menjunjung prinsip meritokrasi yang adil, transparan, dan akuntabel.

“Kami memastikan setiap jabatan strategis diisi oleh ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Bahkan mungkin ada di antara saudara-saudara yang saya lantik hari ini belum pernah berjabat tangan dengan saya. Namun, capaian kinerja saudara-saudara itulah yang menjadi dasar utama,” tuturnya.

Terkait penunjukan Iin Mutmainnah, Pramono memuji rekam jejaknya yang panjang dan dinilai mumpuni. Iin pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Jakarta Timur, Pelaksana Tugas Wali Kota Jakarta Timur, Sekretaris Kota, camat, hingga lurah.

“Kariernya panjang sekali. Saya yakin dalam kepemimpinan Wali Kota Iin, mudah-mudahan Jakarta Barat menjadi lebih baik,” imbuh Pramono.

Sebelum dilantik sebagai Wali Kota Jakarta Barat, Iin menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta. Posisi tersebut kini diisi oleh Dwi Oktavia Handayani. Sementara itu, Wali Kota Jakarta Barat sebelumnya, Uus Kuswanto, telah lebih dahulu dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta sejak 1 Desember 2025.

Menutup sambutannya, Pramono berpesan kepada para pejabat yang baru dilantik agar menjunjung tinggi tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, dan profesional. Ia menekankan pentingnya kerja solid dan sinergis dalam mendukung peningkatan pelayanan publik di Jakarta.

“Kita bekerja sebagai satu kesatuan dalam keluarga besar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Meritokrasi menjadi landasan utama dalam membangun Jakarta ke depan,” pungkas Pramono.(*/hel)