Seputarpublik.com, TAPANULI SELATAN — Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) agar tidak lambat mengirimkan data penerima bantuan korban bencana. Ia menegaskan, keterlambatan data dapat berdampak langsung pada tidak masuknya warga dalam daftar penerima bantuan.
Tito bahkan menyatakan akan mengumumkan secara terbuka daerah yang dinilai tidak kooperatif dalam penyampaian data.
> “Pemda yang cepat saya beri apresiasi. Tapi kalau sampai dua minggu data tidak diberikan, kabupaten/kota itu akan saya tinggal. Warganya tidak masuk penerima karena datanya tidak dikirim. Dan saya akan muat di publik,” tegas Tito saat meresmikan hunian sementara (huntara) di Simarpinggan, Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Kamis (5/2/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan berbagai skema bantuan perumahan berdasarkan tingkat kerusakan rumah warga. Untuk rumah rusak ringan diberikan bantuan stimulan Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, sementara rumah rusak berat atau hilang disiapkan hunian tetap (huntap).
Selama pembangunan huntap berlangsung, korban difasilitasi hunian sementara (huntara). Selain itu, tersedia Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi korban yang memilih menyewa rumah atau tinggal bersama keluarga. DTH diberikan sebesar Rp600 ribu per bulan dan dicairkan sekaligus untuk tiga bulan dengan total Rp1,8 juta.
Tito menambahkan, Kementerian Sosial juga menyiapkan bantuan tambahan berupa uang perabot Rp3 juta, stimulan ekonomi Rp5 juta, serta bantuan lauk-pauk atau jaminan hidup sebesar Rp15.000 per orang per hari.
Bagi warga yang sawah atau kebunnya rusak akibat bencana, pemerintah menyediakan bantuan stimulan Rp5 juta sambil menunggu program revitalisasi lahan pertanian.
Di sisi lain, Tito mengapresiasi daerah yang aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Ia memaparkan progres pemulihan di wilayah terdampak bencana Sumatera menunjukkan perkembangan positif.
Dari 52 daerah terdampak di tiga provinsi Sumatera, sebanyak 27 daerah sudah kembali normal, 15 daerah mendekati normal, dan 10 daerah masih memerlukan perhatian khusus.
Peresmian huntara di Tapanuli Selatan turut dihadiri Kepala BNPB Suharyanto, Gubernur Sumut Bobby Nasution, Staf Khusus Menko PMK Yudha Fitri, Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu, Wakil Wali Kota Padang Sidimpuan Harry Pahlevi Harahap, serta jajaran pejabat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Pemerintah menegaskan, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hanya bisa berjalan efektif jika data korban akurat dan cepat disampaikan oleh pemerintah daerah. [red]*