Seputarpublik.com || JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kementerian dan lembaga (K/L) mempercepat pemenuhan dokumen administrasi guna mendukung percepatan pencairan anggaran pemulihan bencana di wilayah Sumatera.
Dokumen yang dimaksud meliputi data dalam sistem informasi, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya (RAB), serta dokumen pendukung lainnya.
Hal tersebut disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Proses Pencairan Anggaran Program K/L di daerah bencana Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat secara daring dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (29/5/2026).
“Segera untuk bisa memenuhi dokumen, kemudian segera melaksanakan kegiatan, dan kita mengantisipasi musim hujan ke depan,” kata Tomsi.
Ia menjelaskan, saat musim penghujan sejumlah sungai yang mengalami pendangkalan tidak lagi mampu menampung curah hujan secara optimal. Karena itu, apabila dokumen administrasi dan implementasi program tidak segera diselesaikan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dampak yang lebih besar.
“Nanti di September, sungainya sudah dangkal. Sebagian bahkan sudah rata seperti lapangan. Ketika turun hujan, air akan meluap ke mana-mana dan dapat mengakibatkan kerugian lebih besar seperti tahun lalu,” ujarnya.
Tomsi juga menegaskan pentingnya sinergi dalam pembiayaan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera tahun 2026. Ia meminta seluruh kementerian dan lembaga segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, kementerian dan lembaga diminta segera melengkapi dokumen persyaratan administrasi usulan revisi tambahan anggaran melalui mekanisme pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) ke BA K/L sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
“Dengan dokumen-dokumen ini, kami sudah berkomunikasi dengan Dirjen Anggaran bahwa dananya sudah tersedia dan akan segera dicairkan apabila kelengkapan dokumen dipenuhi,” terangnya.
Apabila terdapat kendala dalam proses revisi anggaran, Tomsi meminta kementerian dan lembaga berkoordinasi dengan Posko Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRR) Sumatera guna memperoleh pendampingan dan tindak lanjut.
“Kita membutuhkan kecepatan. Setelah anggaran dan dokumen selesai, program harus segera dieksekusi,” tegasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri para Sekjen dari sejumlah kementerian dan lembaga terkait, di antaranya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.(Red)*
Puspen Kemendagri