Indonesia hidup di tengah berbagai risiko kebencanaan. Karena itu, paradigma penanganan bencana tidak boleh berhenti pada tindakan setelah bencana terjadi. Mitigasi harus menjadi prioritas sebelum bencana datang.

Pemerintah perlu memperkuat sistem peringatan dini, pemetaan wilayah rawan bencana, tata ruang berbasis risiko, perlindungan lingkungan, infrastruktur yang tangguh, edukasi kebencanaan serta koordinasi pusat dan daerah. Masyarakat juga harus mendapatkan informasi yang cepat, akurat dan mudah dipahami.

Bencana dan Pertanyaan tentang Keadilan

Di tengah berbagai bencana, masyarakat juga menghadapi kegelisahan lain: politik yang dinamis, kebijakan publik yang diperdebatkan, persoalan korupsi serta penegakan hukum yang terkadang menimbulkan pertanyaan tentang rasa keadilan.

Pertanyaan rakyat tersebut tidak boleh dianggap sebagai permusuhan terhadap pemerintah. Dalam demokrasi, kritik merupakan bagian penting dari kontrol terhadap kekuasaan.

Namun kritik harus tetap berbasis fakta. Jangan sampai keresahan terhadap politik, korupsi atau penegakan hukum kemudian digunakan untuk mengaitkan setiap bencana sebagai hukuman bagi penguasa.