Seputarpublik.com || TANGERANG -- Indonesia kembali dihadapkan pada rangkaian bencana dan fenomena alam yang menggugah perhatian. Ketika masyarakat di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat masih menjalani proses pemulihan pascabanjir bandang, perhatian kembali tertuju pada gempa di Nusa Tenggara Timur serta aktivitas vulkanik sejumlah gunung api di Indonesia.
Pertanyaan kemudian muncul: apakah semua ini sekadar dinamika alam, atau patut kita maknai sebagai sebuah teguran dan peringatan?
Secara ilmiah, gempa, erupsi gunung api dan banjir memiliki mekanisme alam masing-masing. Karena itu, bencana tidak boleh begitu saja ditafsirkan sebagai hukuman terhadap pemerintah, pejabat, ataupun kelompok tertentu.
Namun, penjelasan ilmiah bukan alasan bagi manusia untuk berhenti melakukan introspeksi.
Alam tidak perlu marah untuk membuat manusia belajar.
Yang perlu kita khawatirkan bukan hanya ketika bencana terjadi, tetapi ketika kita terus mengulang kesalahan yang membuat masyarakat semakin rentan terhadap bencana.
Indonesia hidup di tengah berbagai risiko kebencanaan. Karena itu, paradigma penanganan bencana tidak boleh berhenti pada tindakan setelah bencana terjadi. Mitigasi harus menjadi prioritas sebelum bencana datang.
Pemerintah perlu memperkuat sistem peringatan dini, pemetaan wilayah rawan bencana, tata ruang berbasis risiko, perlindungan lingkungan, infrastruktur yang tangguh, edukasi kebencanaan serta koordinasi pusat dan daerah. Masyarakat juga harus mendapatkan informasi yang cepat, akurat dan mudah dipahami.
Bencana dan Pertanyaan tentang Keadilan
Di tengah berbagai bencana, masyarakat juga menghadapi kegelisahan lain: politik yang dinamis, kebijakan publik yang diperdebatkan, persoalan korupsi serta penegakan hukum yang terkadang menimbulkan pertanyaan tentang rasa keadilan.
Pertanyaan rakyat tersebut tidak boleh dianggap sebagai permusuhan terhadap pemerintah. Dalam demokrasi, kritik merupakan bagian penting dari kontrol terhadap kekuasaan.
Namun kritik harus tetap berbasis fakta. Jangan sampai keresahan terhadap politik, korupsi atau penegakan hukum kemudian digunakan untuk mengaitkan setiap bencana sebagai hukuman bagi penguasa.
" Itu bukan solusi.
Solusinya adalah memastikan kekuasaan berjalan dengan transparan, hukum ditegakkan secara adil, kebijakan dibuat berdasarkan kepentingan publik, dan setiap pejabat bersedia diawasi serta dikritik.
Jangan Biarkan Rakyat Menjadi Korban Berkali-kali
Ketika bencana terjadi, seharusnya tidak ada sekat politik. Pemerintah harus hadir, aparat bergerak, relawan membantu, media menyampaikan informasi yang benar, dan masyarakat memperkuat solidaritas.
Jangan sampai korban bencana kembali menjadi korban karena bantuan tidak tepat sasaran, koordinasi lemah, informasi palsu, politisasi bencana atau buruknya tata kelola.
Di sinilah kepemimpinan diuji.
Pemimpin bukan hanya mereka yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, tetapi mereka yang mampu mendengar suara rakyat, terutama ketika rakyat sedang berada dalam kondisi paling lemah.
Rakyat membutuhkan negara yang hadir bukan hanya ketika bencana menjadi berita besar, tetapi sejak risiko itu mulai terdeteksi.
Solusi Ada pada Mitigasi, Integritas dan Keberpihakan
Ada beberapa langkah yang harus menjadi perhatian bersama.
Pertama, memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Pembangunan harus berbasis kajian risiko dan tidak mengabaikan daya dukung lingkungan.
Kedua, memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Anggaran penanggulangan bencana harus dikelola secara terbuka agar benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Ketiga, memastikan hukum bekerja secara adil. Penegakan hukum harus bebas dari kepentingan politik dan tidak boleh membedakan masyarakat berdasarkan kekuasaan maupun status sosial.
Keempat, membuka ruang kritik publik. Pemerintah yang kuat bukan pemerintah yang kebal kritik, melainkan pemerintah yang mampu menerima kritik dan mengubahnya menjadi perbaikan.
Kelima, membangun kolaborasi. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, relawan dan media harus menjadi satu kekuatan dalam membangun Indonesia yang tangguh menghadapi bencana.
Mungkin Bukan Alam yang Sedang Menegur Kita
Kita tidak ingin mengatakan bahwa alam sedang marah kepada pemerintah. Saya juga tidak ingin menghakimi bahwa bencana merupakan hukuman atas perilaku para pejabat.
Kita tidak memiliki kapasitas untuk memastikan kehendak Tuhan melalui sebuah bencana.
Tetapi kita memiliki kapasitas untuk bercermin.
Mungkin bukan alam yang sedang menegur kita.
Mungkin rangkaian peristiwa ini justru menjadi kesempatan bagi kita untuk menegur diri sendiri: tentang keserakahan, kelalaian, buruknya tata kelola, lemahnya mitigasi, kerusakan lingkungan, korupsi dan hilangnya rasa kemanusiaan.
Sebab ukuran keberhasilan sebuah negara bukan hanya gedung tinggi, pertumbuhan ekonomi atau banyaknya proyek pembangunan.
Ukuran keberhasilan negara juga terlihat dari bagaimana negara melindungi rakyatnya ketika mereka berada dalam keadaan paling lemah.
Kekuasaan akan berganti. Jabatan akan berakhir. Politik akan terus berubah.
Tetapi penderitaan rakyat meninggalkan jejak yang panjang.
Karena itu, jangan menunggu gunung kembali bergemuruh, bumi kembali berguncang atau air kembali menerjang untuk belajar.
Dengarkan rakyat ketika mereka masih berbicara dengan suara yang tenang.
Bangun mitigasi sebelum bencana.
Perbaiki tata kelola sebelum kesalahan menjadi bencana.
Tegakkan hukum sebelum kepercayaan rakyat semakin hilang.
Dan hadirkan kepemimpinan yang tidak hanya kuat dalam kewenangan, tetapi juga kuat dalam integritas, empati dan keberpihakan kepada rakyat.
Pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukanlah apakah alam sedang marah atau menegur kita.
Pertanyaan terpenting adalah:
Sudahkah Indonesia belajar dari setiap bencana yang datang?
Jika belum, maka sekarang adalah waktunya untuk berbenah.
Bukan karena alam sedang marah.
Tetapi karena rakyat Indonesia berhak mendapatkan negara yang lebih aman, adil, tangguh dan bermartabat.
* Penulis: Rendy Herdiana, Pimpinan Umum Media Seputar Publik & Kabid Humas Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Pusat.