Seputar Publik / Berita

King Badak Apresiasi PT SBJ Bayar Jaminan Reklamasi Rp9,8 Miliar, Minta Pelaksanaan Nyata di Lapangan

Ketua Umum Badak Banten Perjuangan Eli Sahroni mengapresiasi pembayaran denda dan jaminan reklamasi PT Samudera Banten Jaya kepada Ditjen Minerba. Ia berharap kewajiban reklamasi lahan sekitar 20 hektare di Cibeber, Kabupaten Lebak, benar-benar dilaksanakan sesuai rencana yang disetujui.
Ketua Umum Badak Banten Perjuangan Eli Sahroni alias King Badak mengapresiasi pemenuhan kewajiban jaminan reklamasi oleh manajemen PT Samudera Banten Jaya sebesar Rp9,8 miliar dan mendorong pelaksanaan reklamasi sesuai ketentuan. Ketua Umum Badak Banten Perjuangan Eli Sahroni alias King Badak mengapresiasi pemenuhan kewajiban jaminan reklamasi oleh manajemen PT Samudera Banten Jaya sebesar Rp9,8 miliar dan mendorong pelaksanaan reklamasi sesuai ketentuan.

Seputarpublik.com || LEBAK BANTEN, – Manajemen baru PT Samudera Banten Jaya (SBJ) menyampaikan klarifikasi kepada Tim Investigasi Badak Banten Perjuangan di Kantor Pusat organisasi tersebut, Minggu (15/11/2026). Dalam pertemuan itu, pihak perusahaan menjelaskan pemenuhan kewajiban pembayaran denda dan jaminan reklamasi kepada pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM RI.

Manajer PT SBJ, Ridho, menerangkan bahwa pada Juli 2026 pihaknya telah menerima surat dari Ditjen Minerba terkait pembayaran jaminan reklamasi. Surat tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan perusahaan pada bulan sebelumnya mengenai persetujuan rencana reklamasi dan penetapan jaminan reklamasi tahap Operasi Produksi periode pertama 2026–2029.

"PT SBJ bukan hanya membayar denda sebesar Rp3 miliar pada awal tahun 2025, selain itu juga telah memberikan uang jaminan reklamasi kepada Ditjen Minerba Kementerian ESDM sebesar Rp9.804.264.000," kata Ridho.

Ia menjelaskan, jaminan reklamasi senilai Rp9.804.264.000 atau sekitar Rp9,8 miliar tersebut dialokasikan untuk kegiatan reklamasi tahap Operasi Produksi periode pertama selama empat tahun.

Sementara itu, Ketua Umum Badak Banten Perjuangan, Eli Sahroni yang akrab disapa King Badak, mengatakan bahwa dalam surat persetujuan tersebut tercantum luas lahan sekitar 20 hektare yang menjadi objek rencana reklamasi di wilayah Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten.

Menurut Eli, dana tersebut bukan merupakan pajak maupun retribusi, melainkan uang jaminan reklamasi yang diperuntukkan bagi pemulihan lahan bekas tambang apabila perusahaan tidak melaksanakan kewajiban reklamasi sesuai ketentuan.

"Uang hampir sepuluh miliar itu bukan bayar pajak atau retribusi, itu uang jaminan untuk reklamasi pascatambang," ujar King Badak.

Ia menjelaskan, kewajiban pembayaran jaminan reklamasi tersebut mengacu pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Ketentuan tersebut, menurutnya, menjadi salah satu landasan kewajiban pemegang IUP atau IUPK dalam melaksanakan reklamasi dan kegiatan pascatambang sesuai ketentuan yang berlaku.

"Itu amanat Peraturan Menteri ESDM tentang reklamasi pascatambang PT SBJ Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten. Itu bukan uang retribusi yang disetorkan kepada kas negara dan daerah, dalam hal ini Kabupaten Lebak," kata King Badak.

Atas pemenuhan kewajiban tersebut, King Badak menyampaikan apresiasi kepada manajemen baru PT SBJ. Ia menilai langkah perusahaan membayar denda dan menempatkan jaminan reklamasi merupakan bentuk pemenuhan kewajiban terhadap ketentuan yang berlaku.

"Kami mengapresiasi manajemen PT SBJ telah membayar denda, taat hukum, dan memberikan uang jaminan reklamasi kepada Ditjen Minerba Kementerian ESDM," ungkapnya.

Meski demikian, King Badak menegaskan bahwa pemenuhan kewajiban pembayaran denda dan jaminan reklamasi harus diikuti dengan pelaksanaan reklamasi secara nyata di lapangan.

Ia berharap PT SBJ benar-benar menjalankan rencana reklamasi sesuai persetujuan pemerintah, sehingga pemulihan lingkungan di kawasan bekas pertambangan dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Apresiasi serupa disampaikan Olot Agus, tokoh masyarakat Desa Warungbanten. Ia mengaku menyambut baik langkah PT SBJ yang disebut telah memenuhi kewajibannya.

Sebagai warga Desa Warungbanten, Olot berharap ke depan perusahaan dapat membangun kolaborasi yang lebih baik dengan masyarakat setempat dan wilayah sekitarnya.

"Kedepannya PT SBJ bisa berkolaborasi dengan masyarakat Desa Warungbanten dan sekitarnya, bisa bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat, bisa memenuhi permohonan masyarakat. Dan semoga PT SBJ ke depan lebih baik lagi," pungkas Olot Agus.

Apresiasi dari Badak Banten Perjuangan dan tokoh masyarakat tersebut diharapkan menjadi momentum bagi PT Samudera Banten Jaya untuk terus meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan pertambangan, memperkuat hubungan dengan masyarakat, serta memastikan pelaksanaan reklamasi berjalan sesuai rencana dan komitmen perusahaan.(Red.)*

Tulis Komentar

Komentar