Syamsul mengatakan, secara prinsip pemerintah telah memiliki landasan hukum untuk melakukan pemajuan kebudayaan.

"Regulasi sebenarnya sudah nyata. Pertama amanat konstitusi dan juga Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, di mana pemerintah memiliki kewajiban untuk memajukan kebudayaan di semua wilayah," ujar Syamsul.

Meski demikian, kebutuhan terhadap regulasi maupun kebijakan yang lebih spesifik masih dapat dibahas bersama untuk memperkuat ekosistem pencak silat tradisi.

Regulasi diharapkan tidak hanya memberikan pengakuan, tetapi juga mendukung proses pewarisan, penyediaan pelatih, pembinaan generasi muda, serta pengembangan pencak silat sebagai bagian dari kebudayaan dan industri kreatif.

Dalam acara Sarasehan dan Diskusi Panel Pencak Silat Tradisi, terdapat dua sesi pembahasan.

Sesi pertama mengangkat tema "Regulasi, Legalisasi & Strategi Pelestarian dan Pemajuan Ekosistem Pencak Silat Tradisi sebagai Budaya Nasional Indonesia."

Sementara sesi kedua membahas "Nilai Strategis Pencak Silat Tradisi sebagai WBTB oleh UNESCO dan Kewajiban Para Pihak dalam Perlindungan, Pemajuan dan Pemanfaatan."

Diskusi tersebut menghadirkan akademisi, budayawan, pemerintah, serta lembaga terkait untuk membahas berbagai langkah strategis agar pencak silat tradisi tetap hidup, berkembang, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Pada akhirnya, digitalisasi bukan untuk menggantikan tradisi, melainkan menjadi jembatan baru agar nilai-nilai pencak silat dapat menjangkau lebih banyak orang.

Latihan, perguruan, dan silaturahmi secara langsung tetap menjadi ruh pencak silat. Namun, melalui ruang digital, warisan budaya tersebut memiliki kesempatan lebih besar untuk dikenal generasi muda di berbagai daerah, bahkan diperkenalkan ke masyarakat dunia.(*/hel)