Menurut Iskandar, sebenarnya TKD yang diperjual belikan oleh pihak yang tak bertanggung jawab tersebut bukan hanya TKD Desa Satria Jaya saja. Menurut catatan kami ada beberapa desa lagi yang TKD nya telah dijual ke pihak pengembang swasta untuk memperkaya diri.

“Seperti TKD Desa Lambang Sari seluas 180.190 M2 yang tersebar di 4 desa di Kecamatan Tambun Utara, yakni, di Desa Sriamur seluas 80 ribu M2, di Desa Setiamekar seluas 38.650 M2, di Desa Satriajaya seluas 23.890 M2 dan di Desa Satriamekar seluas 37.650 M2. Itu telah dijual ke pihak pengembang swasta oleh oknum aparat desa untuk memperkaya diri,” tuturnya.

Padahal berdasarkan Pasal 15 Permendagri 4/2007 yang berbunyi: (1) Kekayaan Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum, tambahnya.

Jadi, lanjut Iskandar, berkaitan dengan adanya kasus dugaan penjualan tanah TKD Desa Satria Jaya seluas ±11.576 m2 ke pihak swasta. Dimana dokumen dokumen tanah TKD tersebut telah di ubah dan dimanipulasi oleh oknum aparat desa.

“Kami mendesak Pemkab Bekasi untuk menindak tegas serta memberikan jeratan hukum yang seadil adil nya untuk oknum yang telah memperjual belikan aset daerah untuk kepentingan pribadi,” tandasnya.

Karena itu kami dari Persatuan Pergerakan Mahasiswa Agusalim meminta kepada Pj Bupati Bekasi bisa menyelesaikan persoalan kasus penjualan aset daerah ke pihak swasta yang sering ditemukan, pungkasnya.