Menurutnya, pembangunan rumah layak huni di wilayah perbatasan tidak hanya bertujuan mewujudkan pemerataan pembangunan, tetapi juga memperkuat ketahanan nasional melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penguatan rasa cinta Tanah Air.

"Jadi Pak Ara sudah mengalokasikan 15.000 untuk daerah perbatasan. Ada lebih dari 40 kabupaten perbatasan yang selama ini mungkin jarang tersentuh," ujar Mendagri.

Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya bersama Menteri PKP telah meninjau sejumlah wilayah perbatasan yang membutuhkan perhatian pemerintah, termasuk Kabupaten yang belum lama ini terdampak banjir bandang dan mengakibatkan kerusakan ratusan rumah warga.

"Kena banjir bandang, ratusan rumah rusak. Itu sudah kita datangi dan program itu hampir 600 rumah di sana, sekarang pelaksanaannya sedang berjalan," katanya.

Selain meninjau rumah penerima bantuan di Bantul, rombongan juga berdialog secara virtual dengan sejumlah penerima Program BSPS di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan tersebut, pemerintah juga melakukan peresmian simbolis pelaksanaan Program BSPS di wilayah tersebut.

Program BSPS merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mempercepat pengurangan jumlah rumah tidak layak huni di berbagai daerah Indonesia.(Red)*

(Puspen Kemendagri)