Seputar Publik / Berita

MUI Resmi Haramkan Vape, Presiden dan DPR Diminta Siapkan Regulasi Pelarangan

Melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026, MUI menegaskan larangan penggunaan rokok elektrik atau vape serta merekomendasikan pemerintah memperkuat regulasi, pengawasan produk, dan penindakan terhadap potensi penyalahgunaan perangkat vape sebagai media peredaran narkotika.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape, sekaligus mendorong pemerintah memperkuat regulasi dan pengawasan untuk melindungi masyarakat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape, sekaligus mendorong pemerintah memperkuat regulasi dan pengawasan untuk melindungi masyarakat.

Rekomendasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan terhadap kemungkinan penyalahgunaan teknologi rokok elektrik yang dapat menimbulkan risiko lebih luas bagi masyarakat.

Ormas Islam dan Keluarga Diminta Tingkatkan Edukasi

Tidak hanya menyasar pemerintah dan aparat penegak hukum, MUI juga mengajak organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, pesantren, serta keluarga untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai hukum penggunaan vape berdasarkan fatwa tersebut.

Masyarakat juga diimbau menghindari penggunaan rokok elektrik serta berperan aktif melindungi anak-anak dan remaja dari paparan nikotin maupun risiko ketergantungan.

MUI turut mendorong seluruh pemangku kepentingan memperkuat koordinasi dan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan pengendalian rokok elektrik.

Evaluasi tersebut diharapkan tetap mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan, kondisi masyarakat, serta prinsip kemaslahatan bersama.

BPOM Soroti Kandungan Zat Berbahaya dalam Vape

Tulis Komentar

Komentar