Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga menyoroti potensi kandungan zat berbahaya dalam produk rokok elektrik, meskipun perangkat tersebut tidak mengandung tar seperti rokok konvensional.

Dalam materi rilis yang disampaikan, BPOM juga menegaskan bahwa vape bukan merupakan terapi untuk berhenti merokok, dengan merujuk pada kajian Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Persoalan kesehatan dan potensi penyalahgunaan tersebut menjadi bagian dari pertimbangan yang mengemuka dalam rekomendasi pengendalian rokok elektrik.

Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026

Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape tersebut tercatat bertanggal 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah atau 6 November 2026 Masehi.

Dokumen fatwa ditandatangani Ketua Bidang Fatwa MUI, Prof. Dr. KH. M. Asrorun Niam Sholeh, M.A., dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Dr. Aminudin Yakub, M.A., serta diketahui Ketua Umum MUI, KH. Anwar Iskandar, dan Sekretaris Jenderal MUI, Buya Dr. Amirsyah Tambunan, M.A.

Dengan diterbitkannya fatwa tersebut, MUI berharap kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan, nilai keagamaan, dan bahaya penyalahgunaan rokok elektrik semakin meningkat.

Upaya perlindungan masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda, diharapkan menjadi perhatian bersama melalui sinergi ulama, pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan seluruh elemen masyarakat.

*Penulis: Redaksi