Di sektor industri, Kementerian Perindustrian direkomendasikan untuk melarang pemberian izin industri vape sekaligus mengevaluasi kebijakan perizinan yang telah berlaku dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaan perangkat tersebut sebagai media peredaran maupun konsumsi zat terlarang.

Adapun Kementerian Keuangan RI diminta mengevaluasi kebijakan fiskal terkait produk rokok elektrik dengan mempertimbangkan aspek perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.

Polri dan BNN Diminta Perketat Pemberantasan Narkoba melalui Vape

MUI juga memberikan perhatian khusus terhadap potensi penyalahgunaan perangkat vape dalam tindak pidana narkotika.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan BNN direkomendasikan menutup berbagai celah peredaran narkoba, termasuk yang memanfaatkan perangkat rokok elektrik.

Selain itu, aparat penegak hukum diminta melakukan penindakan secara tegas terhadap setiap bentuk penyalahgunaan perangkat vape untuk produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.