Seputarpublik.com || JAKARTA – Perkembangan teknologi informasi dan budaya digital telah mengubah wajah industri media di Indonesia. Media arus utama atau mainstream yang sebelumnya menjadi sumber utama informasi masyarakat, kini harus berbagi ruang dengan berbagai platform media baru, mulai dari portal berita daring, media sosial, kanal podcast, YouTube, hingga beragam saluran komunikasi digital lainnya.

Perubahan tersebut tidak hanya menghadirkan peluang dalam penyebaran informasi, tetapi juga memunculkan persaingan industri media, persoalan tanggung jawab publik, serta tantangan hukum dalam melindungi kegiatan jurnalistik.

Di tengah transformasi tersebut, pemahaman mengenai batas antara produk jurnalistik dan konten digital nonjurnalistik menjadi semakin penting. Sebab, tidak semua aktivitas penyampaian informasi di ruang digital secara otomatis dapat dikategorikan sebagai kegiatan pers.

Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019–2022, Hendry Ch Bangun, menjelaskan bahwa penyelenggaraan kegiatan pers di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.