Dalam Pasal 1 angka 1 UU Pers disebutkan bahwa pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai jenis saluran media.

Sementara itu, Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa perusahaan pers merupakan badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers, meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

Dengan demikian, kegiatan jurnalistik tidak semata-mata ditentukan oleh platform yang digunakan, tetapi juga harus dilihat dari karakter kegiatan, kelembagaan, serta tanggung jawab profesional yang dijalankan.

Hendry juga menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik secara sah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Pers. Sementara itu, aktivitas kreator konten yang tidak menjalankan fungsi jurnalistik sebagai bagian dari perusahaan pers perlu dilihat berdasarkan karakter kegiatan dan ketentuan hukum yang relevan.

Revolusi Media di Ruang Publik dan Kedudukan Hukum Media Konvensional serta Media Baru