Namun, perlindungan tersebut tetap berkaitan dengan pelaksanaan profesi jurnalistik secara sah dan tidak dapat dimaknai sebagai kekebalan hukum terhadap setiap tindakan wartawan.

Putusan MK ini memperlihatkan bahwa persoalan kedudukan hukum media bukan sekadar menyangkut teknologi dan platform yang digunakan, tetapi juga berkaitan dengan status kegiatan jurnalistik, tanggung jawab profesional, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum.

Tantangan Penegakan Hukum di Era Konvergensi Media

Meskipun berbagai regulasi telah tersedia, penerapan hukum di tengah perkembangan media konvensional dan media baru tetap membutuhkan pemahaman yang komprehensif.

Ketua Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI), Dadang Rachmat, SH., MH., menjelaskan bahwa terdapat sejumlah aspek yang membedakan kedudukan media mainstream dan media baru dalam perspektif hukum Indonesia.

Pertama, aspek kelembagaan.

Media mainstream pada umumnya diselenggarakan oleh perusahaan pers berbadan hukum, memiliki struktur redaksi, serta melibatkan wartawan yang menjalankan kegiatan jurnalistik secara profesional.