Seputar Publik / Berita

PSI Lebak Tanggapi Spanduk Penolakan Jokowi di Banten: Hormati Perbedaan, Jaga Demokrasi Tetap Kondusif

Ketua Harian DPD PSI Kabupaten Lebak menilai kemunculan spanduk penolakan terhadap Presiden Joko Widodo merupakan bagian dari dinamika demokrasi dan mengajak masyarakat menjaga persatuan serta kondusivitas di Banten.
Ketua Harian DPD PSI Kabupaten Lebak, Aab Bachtiar (Abe), memberikan keterangan kepada media terkait munculnya spanduk penolakan terhadap Presiden Joko Widodo di Banten. PSI mengajak masyarakat menghormati perbedaan pendapat dan menjaga situasi tetap kondusif. Ketua Harian DPD PSI Kabupaten Lebak, Aab Bachtiar (Abe), memberikan keterangan kepada media terkait munculnya spanduk penolakan terhadap Presiden Joko Widodo di Banten. PSI mengajak masyarakat menghormati perbedaan pendapat dan menjaga situasi tetap kondusif.

Seputarpublik.com || LEBAK BANTEN – Ketua Harian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Lebak, Aab Bachtiar, yang akrab disapa Abe, menanggapi munculnya sejumlah spanduk penolakan terhadap kedatangan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), di wilayah Banten.

Menurut Abe, penyampaian aspirasi melalui spanduk merupakan bagian dari dinamika kehidupan demokrasi yang perlu dihormati selama dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak mengganggu ketertiban umum.

> "Biarkan saja, tidak masalah. Semua orang punya pandangan masing-masing. Adapun spanduk penolakan Jokowi yang beredar di Banten itu adalah bagian dari dinamika demokrasi yang harus kita hormati," ujar Abe saat memberikan keterangan kepada media, Rabu (29/7/2026).

Abe menambahkan, sebagai bagian dari pendukung Joko Widodo, PSI memilih mengedepankan sikap terbuka, menghormati perbedaan pendapat, serta tidak membalas perbedaan pandangan politik dengan tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik.

Menurutnya, masyarakat Banten selama ini dikenal memiliki budaya yang ramah dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, sehingga perbedaan pandangan politik tidak seharusnya menjadi alasan untuk memecah persatuan.

Tulis Komentar

Komentar