Tomsi menegaskan, pengendalian harga komoditas strategis seperti cabai merah harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, mengingat dampaknya langsung dirasakan masyarakat dalam kebutuhan sehari-hari.

Di sisi lain, Tomsi juga mengapresiasi kondisi stok cadangan beras nasional yang saat ini mencapai 5,19 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, ia meminta Perum Bulog tetap memastikan distribusi beras berjalan optimal, terutama di daerah-daerah yang masih mengalami kenaikan harga.

“Mohon daerah-daerah yang harga berasnya masih tinggi segera dipetakan dan dikoordinasikan agar penyaluran beras Bulog bisa ditingkatkan,” tambahnya.

Tomsi kembali mengingatkan bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) menjadi acuan penting dalam memantau stabilitas harga bahan pokok. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan aktif melakukan pemantauan pasar serta mengambil langkah cepat jika terjadi lonjakan harga.

Ia juga menekankan bahwa tantangan stabilisasi harga pangan memang tidak mudah, terutama menghadapi dinamika musim hujan, musim kemarau, maupun gangguan distribusi. Namun, menurutnya, pengalaman penanganan inflasi selama beberapa tahun terakhir harus menjadi modal bagi daerah untuk bertindak lebih sigap.

“Dengan rapat evaluasi yang rutin dilakukan setiap minggu, kita seharusnya semakin siap menghadapi pola musiman dan mampu mengatasi berbagai kendala distribusi maupun produksi,” tandasnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut sejumlah pejabat lintas kementerian dan lembaga, di antaranya Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik (BPS) Sarpono, Direktur Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Rinna Syawal, serta Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah.

Melalui koordinasi yang berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah, Kemendagri berharap stabilitas harga pangan nasional dapat terus terjaga, sekaligus memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau.(Red)*