Seputar Publik / Berita

Tito Karnavian Minta Pemda Percepat Data Korban, Penyaluran Bansos Pascabencana Sumatera Capai Hampir Rp900 Miliar

Ketua Satgas PRR menegaskan kelengkapan data dari daerah menjadi kunci percepatan bantuan bagi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan Pidie Jaya menjadi penerima bantuan terbesar pada tahap pertama

by Redaksi SP
07-03-2026
1011

Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian menegaskan kelengkapan data dari pemerintah daerah menjadi kunci percepatan penyaluran bantuan hampir Rp900 miliar bagi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan Pidie Jaya sebagai penerima bantuan terbesar pada tahap pertama.

“Dari hampir Rp900 miliar bantuan tahap pertama, sekitar separuhnya untuk Aceh. Dari yang di Aceh ini, lebih dari Rp200 miliar disalurkan ke Pidie Jaya karena datanya paling cepat dan paling lengkap,” ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian Sosial, bantuan yang disalurkan meliputi santunan ahli waris bagi 56 korban meninggal dunia sebesar Rp840 juta, bantuan bagi 23 korban luka berat senilai Rp115 juta, serta jaminan hidup (jadup) bagi 66.629 jiwa selama 90 hari dengan total nilai sekitar Rp89,9 miliar.

Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan isi hunian sementara (huntara) bagi 18.839 kepala keluarga sebesar Rp56,5 miliar, serta bantuan stimulan sosial ekonomi bagi 18.839 kepala keluarga senilai Rp94,1 miliar guna mendukung pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana. Total bantuan pada komponen tersebut mencapai Rp241,6 miliar.

Seluruh bantuan tersebut disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri juga menyalurkan dukungan tambahan berupa 250 paket perlengkapan ibadah, 20 unit dump truck, 7 unit excavator, serta 3 unit backhoe loader guna mempercepat proses penanganan dan pemulihan wilayah terdampak bencana.

Selain bantuan langsung kepada masyarakat, pemerintah juga menyiapkan program pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat bencana.

Tito menegaskan percepatan pembangunan hunian tetap sangat bergantung pada kelengkapan data dari pemerintah daerah, termasuk pilihan warga apakah rumah akan dibangun di lahan pribadi atau dalam kawasan hunian komunal.

Ia meminta para kepala daerah segera membentuk tim pendataan agar proses pembangunan hunian tetap dapat segera direalisasikan.

“Kalau datanya sudah lengkap, kita bisa langsung eksekusi bersama BNPB dan Kementerian Perumahan,” ujarnya.

Dalam kunjungan Satgas PRR ke Pidie Jaya tersebut turut hadir Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi, serta Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia Haris.(red)*