Menurut Mahfudz, pencegahan TPPO membutuhkan kerja sama lintas sektor. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, masyarakat, hingga platform digital dinilai memiliki peran masing-masing dalam mempersempit ruang gerak pelaku.

Selain pencegahan, ia juga menekankan pentingnya memberikan perlindungan kepada korban. Penanganan tidak seharusnya berhenti setelah korban berhasil diselamatkan, tetapi perlu dilanjutkan melalui pemulihan, pendampingan, serta pemenuhan hak-hak korban agar mereka tidak kembali mengalami persoalan serupa.

> “Yang paling penting adalah bagaimana kita membangun sistem perlindungan yang kuat. Korban harus mendapatkan pendampingan dan hak-haknya harus dipenuhi. Jangan sampai setelah diselamatkan, mereka kembali menghadapi persoalan yang sama,” ujarnya.

Mahfudz menambahkan, keberhasilan pemberantasan TPPO tidak semata-mata diukur dari jumlah pelaku yang berhasil ditangkap. Menurutnya, kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam mencegah munculnya korban baru juga menjadi bagian penting dari keberhasilan upaya tersebut.

> “Jangan menunggu korban berjatuhan baru kita bergerak. Pencegahan harus dilakukan sejak awal, dengan memperkuat edukasi, pengawasan dan koordinasi antarlembaga. Dengan begitu, masyarakat memiliki perlindungan yang lebih kuat dari ancaman perdagangan orang,” tutup Mahfudz.(Red.)*