“Yang kedua, saya apresiasi Pak Wali ceritakan tentang beberapa inovasi. Ada dua, tadi di sini yang saya dengar, ada layanan BESTI. BESTI ini Beres dan Pasti curhat warga, karena perlu sekarang warga untuk didengar masalah, problematika-problematika kehidupannya,” ujarnya.

Selain layanan Beres dan Pasti (BESTI), Bima juga mengapresiasi kebijakan penyediaan dana di rumah sakit bagi warga yang belum memiliki identitas kependudukan maupun kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Ada dana yang disimpan di rumah sakit, untuk melayani warga-warga yang tidak punya identitas kependudukan, tidak punya BPJS, itu bagus sekali terobosannya. Saya mengapresiasi, sangat mengapresiasi,” tuturnya.

Lebih lanjut, Bima menegaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan publik yang telah baik. Ia menyebut, kinerja tersebut dapat menjadi dasar bagi daerah untuk memperoleh dana insentif fiskal pada tahun mendatang.

“Ya, sekarang ini kan yang penting adalah Pemerintah Kota Kupang mempertahankan standarnya, standar yang terbaik tadi. Kalau kemudian dilihat catatan angkanya baik, berhasil, tidak menutup kemungkinan ada dana insentif fiskal,” jelasnya.

Dalam kunjungannya, Bima meninjau langsung sejumlah stan pelayanan di MPP dan berdialog dengan pegawai serta masyarakat. MPP Kota Kupang menghadirkan berbagai layanan, mulai dari perizinan berusaha, pendataan bantuan sosial, izin praktik tenaga kesehatan, layanan pendidikan, hingga administrasi kependudukan.

Tersedia pula layanan dari BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kantor Pelayanan Pajak, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum.

Puspen Kemendagri