Seputarpublik.com, SURABAYA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) untuk memperkuat sinkronisasi perencanaan pembangunan antara tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Langkah ini dinilai krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jatim Tahun 2027 yang digelar di Shangri-La Hotel Surabaya, Selasa (14/4/2026).
Dalam arahannya, Ribka menekankan pentingnya peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Peran tersebut dinilai strategis dalam memastikan pembangunan berjalan seimbang di seluruh wilayah.
“Jika pertumbuhan hanya terjadi di tingkat provinsi tanpa diimbangi kabupaten/kota, maka hal tersebut patut menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi soliditas dan kekompakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jatim. Menurutnya, sinergi yang kuat menjadi fondasi penting dalam menghasilkan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Ribka menyoroti capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur yang terus meningkat. Namun demikian, ia mengingatkan agar capaian tersebut dapat dirasakan secara merata di seluruh daerah guna mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.
Dalam forum tersebut turut hadir sejumlah pejabat penting, di antaranya Rachmat Pambudy selaku Menteri PPN/Kepala Bappenas, Abdul Mu'ti, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak.
Sejalan dengan slogan “Jatim Gerbang Baru Nusantara”, Ribka berharap Jawa Timur dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, khususnya bagi kawasan Indonesia Timur. Untuk itu, ia menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang matang dan terintegrasi.
Meski berbagai indikator pembangunan menunjukkan tren positif, Ribka mengingatkan bahwa persoalan pengangguran masih perlu menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
“Pertumbuhan ekonomi dan IPM sudah baik, namun angka pengangguran tetap harus menjadi fokus agar pembangunan benar-benar inklusif,” tegasnya.
Dengan penguatan sinkronisasi perencanaan serta sinergi lintas sektor, pemerintah optimistis Jawa Timur mampu menjaga stabilitas pembangunan sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.(red)*