Bantuan tersebut akan difokuskan pada pembangunan hunian tetap (huntap), penyediaan lahan, serta pemulihan fungsi pemerintahan di wilayah terdampak.

Tito menegaskan bahwa nilai bantuan tersebut memiliki dampak signifikan bagi masyarakat di Aceh, mengingat kebutuhan pemulihan masih cukup besar.

“Di sana Rp25 miliar bukan angka kecil. Itu bisa untuk pembangunan hunian dan menghidupkan kembali layanan pemerintahan,” tegasnya.

Pemerintah pusat memastikan bahwa mekanisme hibah antar daerah ini akan dikawal secara ketat agar berjalan sesuai ketentuan serta tepat sasaran.

Saat ini, penanganan bencana di wilayah terdampak telah memasuki fase transisi dari tanggap darurat menuju rehabilitasi. Infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan mulai kembali berfungsi, meskipun masih memerlukan penyempurnaan.

Melalui kolaborasi lintas daerah ini, pemerintah berharap proses pemulihan di Aceh dapat berlangsung lebih cepat, efektif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat semangat gotong royong sebagai fondasi utama pembangunan nasional.(red)*