Pada tuntutan kelima, UBN menekankan pentingnya kepatuhan seluruh lembaga negara terhadap hukum. Ia meminta pemerintah, lembaga legislatif, dan lembaga peradilan menjalankan kewenangan masing-masing secara konsisten.

"Apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, harus dijalankan atau tidak? Kalau tidak dijalankan, kita rakyat bergerak atau tidak? Kita menuntut legislatif atau tidak? Kita menuntut eksekutif atau tidak?" seru UBN.

Ia kemudian menyampaikan seruan kepada Presiden, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, pimpinan MPR dan DPR, serta pimpinan partai politik agar memastikan hukum ditegakkan.

"Laksanakan hukum, sebab ini negara hukum," tegas UBN.

Said Didu Kritik Praktik Oligarki dan Soroti Pemerintahan Prabowo

Dalam aksi yang sama, analis kebijakan publik Said Didu menyampaikan kritik terhadap praktik oligarki yang menurut pandangannya telah lama memengaruhi kehidupan politik dan ekonomi Indonesia.

Ia menilai kelompok-kelompok berkepentingan memiliki pengaruh besar melalui penguasaan sumber daya dan kedekatan dengan penyelenggara negara.