Seputar Publik Kota Bekasi – Banyak pungutan di sekolah tapi tak jelas pengelolaannya memicu ratusan pelajar Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bekasi berunjuk rasa di halaman sekolah pada Senin (17/2/2025).
Dalam aksinya mereka menuntut pihak sekolah mengaudit anggaran serta transparan dalam pengelolaan dana yang selama ini dipungut pihak sekolah ke pelajar atau orang tua pelajar.
Salah seorang peserta aksi, A, mewakili teman-teman pelajar mengatakan, aksi demo yang dilakukan ini merupakan puncak keresahan pelajar terhadap Ibu Nina Indriana sejak menjabat sebagai Kepala Madrasah pada Maret 2023.
Pasalnya kata A, Kepala Madrasah sering memungut dana kepada wali murid katanya untuk biaya pengadaan fasilitas seperti AC, toilet baru, CCTV, dan fingerprint.
"Namun, kenyataannya, siswa merasa tidak puas karena tetap saja fasilitas yang disediakan banyak rusak, seperti pintu toilet yang tidak bisa dikunci, gayung yang hilang, toilet duduk yang patah, dan absensi melalui fingerprint yang tidak sampai ke orang tua," ucap A.
Kami bertanya kemana larinya dana yang selama ini dipungut pihak sekolah? Karena itu kami minta transparansi pengelolaan dana sejak Ibu Nina Indriana menjabat kepala madrasah pada Maret 2023," tambah A.
Menurut A, selama ini siswa sangat kesulitan untuk mengadakan atau mengikuti kegiatan di luar sekolah. Pihak sekolah sering menolak usulan kami dan tidak pernah memberikan dana untuk kegiatan tersebut.
Padahal, lanjut A, setiap bulan siswa diwajibkan membayar biaya sebesar Rp 250.000 per siswa. Sementara itu, sekolah sering kali menuntut siswa untuk berprestasi melalui berbagai kegiatan.
"Namun, ketika siswa mengajukan proposal untuk kegiatan, pihak sekolah tidak pernah memberikan fasilitas atau bahkan menyetujui usulan tersebut," ujar A.
Atas semua ulah kepala madrasah tersebut, lanjut A, seluruh pelajar MAN 2 Kota Bekasi, termasuk OSIS, MPK, dan ekstrakurikuler, merasakan keresahan yang sama.
"Puncaknya terjadi saat kegiatan wisuda kelas XII yang tidak jelas, padahal biaya dikeluarkan cukup besar, mencapai Rp1,4 juta per siswa," ungkap A.
A menceritakan, awalnya, biaya wisuda hanya diminta sebesar Rp600.000 per siswa. Namun, jika orangtua ingin hadir, mereka dikenakan biaya tambahan Rp150.000, belum lagi biaya untuk foto angkatan. Sejak awal, transparansi dana dan kegiatannya tidak dijelaskan dengan jelas. Kami hanya menerima kwitansi pembayaran daftar ulang tanpa penjelasan rinci," tambahnya.
Tanggapan kepala madrasah atas aksi unjuk rasa para yang dilakukan para pelajar, A menyebutkan bahwa Kepala Sekolah cenderung membela diri dengan mengatakan bahwa sudah memberikan dana kepada pembina. Namun, menurut siswa, pembina, pelatih, dan pengurus kegiatan tidak menerima dana sama sekali.
Sementara itu Kepala Kemenag Kota Bekasi yang hadir memantau unjuk rasa mendengarkan seluruh aspirasi yang disampaikan pelajar berikut bukti-bukti yang diperlihatkan. Kepala Kemenag berjanji untuk segera menyelesaikan masalah ini, termasuk memperbaiki fasilitas yang tidak layak. Beliau juga berjanji akan memberikan hasil terbaik terkait jabatan Kepala Sekolah MAN 2 Kota Bekasi.
"Namun, yang disayangkan Kepala Kemenag tidak memberikan batas waktu penyelesaian, hanya janji akan menyelesaikan secepatnya," pungkas A.
(*/Asn)