Politikus PKS tersebut menjelaskan bahwa kunjungan lapangan merupakan bagian dari proses pendalaman materi Ranperda SPAM yang sedang dibahas DPRD DKI Jakarta. Melalui kunjungan tersebut, pihaknya ingin memastikan regulasi yang disusun nantinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“Kawasan industri beroperasi selama 24 jam dan air menjadi komponen yang sangat vital. Karena itu kami ingin melihat secara langsung apakah sistem penyediaan air yang ada saat ini sudah mampu memenuhi kebutuhan industri secara optimal,” katanya.

Pasokan Air Dinilai Belum Maksimal

Dalam kunjungan tersebut, Bapemperda memperoleh informasi bahwa pasokan air untuk kebutuhan industri di KBN masih menghadapi sejumlah tantangan. Dari sisi kuantitas maupun kualitas, suplai air yang tersedia dinilai belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan operasional industri.

Padahal, dalam Ranperda SPAM yang sedang dibahas terdapat pengaturan mengenai kewenangan penyediaan air yang melibatkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta.

“Di dalam Ranperda ini terdapat kewenangan yang diberikan kepada PDAM dan Dinas SDA untuk menyuplai air. Namun berdasarkan informasi yang kami peroleh, pasokan air di kawasan industri KBN masih belum maksimal. Masih ada kendala dari sisi kuantitas maupun kualitas air yang diterima,” ungkap Aziz.