Perhatian dari Kementerian Hukum dinilai penting untuk memastikan seluruh kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan, penggunaan anggaran, fasilitas kedinasan, serta pelaksanaan kewenangan, berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Langkah klarifikasi juga diperlukan agar tidak muncul persepsi publik mengenai adanya penyalahgunaan kewenangan sebelum fakta dan dokumen terkait diperiksa secara menyeluruh.

Menunggu Klarifikasi Kakanwil dan Kementerian Hukum

Hingga berita ini disusun, informasi mengenai dugaan penyalahgunaan kewenangan tersebut belum dapat disimpulkan sebagai pelanggaran dan masih membutuhkan klarifikasi dari pihak Kakanwil Kementerian Hukum Banten maupun Kementerian Hukum.

Keterangan dari pihak yang disebut menjadi penting untuk memberikan perspektif yang berimbang, sekaligus memastikan publik memperoleh informasi berdasarkan fakta dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Kepala Kanwil Kementerian Hukum Banten, Kementerian Hukum, maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai prinsip keberimbangan dan ketentuan Undang-Undang Pers.(Red.)