Komitmen kuat Gubernur Jabar Kang Dedi Mulyadi (KDM) turut dituangkan dalam tiga surat edaran (SE) yang ditujukan kepada seluruh kabupaten/kota serta perangkat daerah terkait. Pertama, SE Nomor 128/HM.03.01/PEMOTDA tanggal 2 September 2025 tentang Peningkatan Keamanan, Ketenteraman, dan Gotong Royong Masyarakat di Jawa Barat. Kedua, Surat Nomor 7404/KK.01.04.03/PEMOTDA tanggal 9 September 2025 tentang Peningkatan Peran Satlinmas dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas di Jawa Barat. Ketiga, SE Nomor 134/KU.03.02/PEREK tanggal 9 September 2025 tentang Optimalisasi Pengendalian Inflasi di Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Sementara itu, Sekda Provinsi Jabar Herman Suryatman menegaskan Gubernur beserta jajaran berkomitmen penuh menindaklanjuti seluruh arahan Mendagri, termasuk pengaktifan kembali Siskamling.

“Di bawah koordinasi Gubernur, kami memastikan bahwa pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan menjamin rasa aman bagi masyarakat Jawa Barat. Seluruh perangkat daerah kami arahkan untuk bekerja cepat, responsif, dan tepat sasaran sesuai arahan Menteri Dalam Negeri,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengaktifan Siskamling, penguatan Satlinmas, dan program pro-rakyat akan menjadi prioritas dalam menjaga kondusivitas di seluruh wilayah Jabar. “Dengan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Forkopimda, serta masyarakat, kami optimistis Jawa Barat mampu menjaga stabilitas keamanan dan sosial politik pasca-aksi unjuk rasa, sehingga roda pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan,” tambahnya.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jabar serta Sekretaris Dinas Satpol PP, turut dipaparkan kondisi terkini pelaksanaan langkah strategis pasca-aksi unjuk rasa. Melalui langkah-langkah tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar menegaskan keseriusannya dalam menjaga keamanan daerah, memperkuat deteksi dini, serta memastikan negara hadir sebagai pelindung dan pengayom rakyat.

Puspen Kemendagri