Seputar Publik / Berita

Kepala BIN Dorong Regulasi Khusus Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing

Muhammad Herindra menilai regulasi khusus diperlukan untuk memperkuat perlindungan kepentingan strategis Indonesia, dengan tetap menjaga prinsip demokrasi dan kebebasan sipil.
Kepala BIN Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra saat menyampaikan pandangan mengenai pentingnya penguatan regulasi penanggulangan spionase dan intervensi asing dalam Seminar Nasional ASC FISIP UI di Jakarta, Kamis (27/8/2026). Kepala BIN Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra saat menyampaikan pandangan mengenai pentingnya penguatan regulasi penanggulangan spionase dan intervensi asing dalam Seminar Nasional ASC FISIP UI di Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Dekan FISIP UI Prof. Evi Fitriani menilai tema seminar relevan dengan perkembangan lingkungan strategis dan kondisi global saat ini.

Menurut Evi, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam memberikan kontribusi berbasis kajian akademik terhadap berbagai persoalan yang dihadapi negara.

> “Untuk apa menjadi menara gading kalau tidak ada gunanya bagi masyarakat dan negara?” kata Evi.

Ia berharap forum tersebut dapat menghasilkan pandangan yang konstruktif dari berbagai perspektif, mulai dari politik, ekonomi, keamanan hingga sosial.

Evi menilai dialog yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan diperlukan agar isu keamanan nasional dapat dikaji secara lebih komprehensif dan menghasilkan rekomendasi yang relevan bagi kebutuhan negara.

Libatkan Akademisi, Pemerintah hingga Pakar Internasional

Seminar nasional tersebut dihadiri akademisi, praktisi, pejabat pemerintah, parlemen, serta sejumlah pakar dari dalam dan luar negeri.

Sejumlah pembicara yang terlibat dalam forum tersebut antara lain Hj. Nurul Arifin, Mayjen TNI Ari Yulianto, Andi Widjajanto, Ardi Sutedja, Christopher Hariman Rianto, Nobuhiro Aizawa, dan Ken Conboy.

Forum tersebut menjadi ruang dialog lintas sektor untuk membahas perkembangan ancaman spionase, intervensi asing, keamanan siber, serta dinamika geopolitik global.

Melalui kegiatan tersebut, ASC FISIP UI mendorong adanya pembahasan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan nasional yang adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

Kebijakan yang dirumuskan diharapkan mampu memperkuat perlindungan kepentingan nasional sekaligus tetap berlandaskan pada prinsip demokrasi, penghormatan terhadap kebebasan sipil, serta kepastian hukum.(Red)*

Tulis Komentar

Komentar