Sejumlah insentif tersebut kemudian diracik dengan 17 Program Prioritas seperti ketahanan pangan, energi, pengentasan kemiskinan, hingga perbaikan penerimaan negara. Realisasinya dapat dilihat dari pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG), bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS.

Pemerintah juga menggenjot penerimaan negara melalui program hilirisasi untuk membantu menaikkan pertumbuhan ekonomi. Hasilnya bisa dilihat dari kenaikan ekspor nikel dari semula US$4 miliar pada 2017 menjadi US$33,52 miliar pada 2023 atau melonjak 745 persen setelah bahan mentah mineral itu diolah lebih lanjut. 

Di sisi lain pemerintah juga menarik investor untuk membenamkan modalnya di Tanah Air. Sejumlah wilayah disiapkan untuk menampung para pengusaha seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Kendal, dan Galang Batang. 

Hasilnya, hingga tahun lalu investasi yang masuk sudah mencapai Rp82,6 triliun dengan 42.930 orang tenaga kerja di dalamnya.

Pertumbuhan ekonomi yang akan lebih tinggi juga didapat dari perbaikan terhadap gangguan ekonomi yang muncul pada September lalu akibat kebijakan yang dinilai kurang tepat. 

Menkeu menyatakan langkah baru pemerintah itu berupa peningkatan iklim investasi serta perlindungan ekosistem pasar domestik melalui pemberantasan impor ilegal, penindakan terhadap barang ilegal yang berpotensi merusak daya saing industri dalam negeri.