HNSI lama telah lama vakum tanpa arah, ibarat kapal karam yang tak kunjung diperbaiki. Maka, ketika arus bawah dari berbagai DPD HNSI mengangkat jangkar dan menyatukan niat, lahirlah Munas Bogor secara sah dan demokratis, yang menghasilkan kepemimpinan baru di bawah Laksamana (Purn) TNI Sumardjono, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut.

Langkah ini bukan soal siapa yang lebih kuat, tetapi siapa yang lebih peduli pada masalah kemaritiman dan komunitas Nelayan Nasional.

Munas Bogor hadir sebagai bentuk tanggung jawab moral atas kevakuman organisasi, dan sebagai upaya nyata menjawab derita nelayan—dari akses BBM subsidi yang timpang, hingga belum meratanya perlindungan sosial bagi keluarga pesisir.

Namun, alih-alih mendapat dukungan penuh, proses ini justru dihadapkan pada masalah klasik: dualisme kepemimpinan akibat SK ganda dari pejabat lama. Ini bukan sekadar soal administrasi, tetapi soal keberpihakan.

Dalam situasi seperti ini, netralitas bukan berarti diam. Netralitas harus diiringi dengan keberanian menegakkan kejelasan dan keadilan hukum.

HNSI tidak bisa terus dibiarkan terpecah, karena yang menjadi korban bukanlah pengurus pusat, melainkan nelayan yang terpinggirkan. 

Perlu kedewasaan dari semua pihak untuk menjadikan konflik ini sebagai titik balik, bukan bara perpecahan.

Sebagai Staf Ahli Ketua Umum, Bapak Djoko Sungkono menyampaikan harapannya : “Saatnya kita dewasa melihat arah perjuangan. 

Laut bukan tempat bertarung untuk ambisi, tapi tempat kita menebar pengabdian. HNSI harus kembali jadi jangkar harapan bagi nelayan Indonesia.”

Di tengah ombak konflik, kita butuh nahkoda yang bijak. Bukan yang ingin menguasai kapal, tapi yang siap mengarungi badai demi masa depan nelayan. (/***)