Seputar Publik.com Jakarta, — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mengoptimalkan tujuh kanal penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Langkah ini dinilai penting untuk menekan potensi kenaikan harga beras dan menjaga stabilitas pangan di seluruh daerah.

Hal tersebut disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Harga Beras yang digelar di Auditorium Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (20/10/2025).

Menurut Tito, tujuh kanal penyaluran beras SPHP mencakup pengecer di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, outlet pangan binaan dan Gerakan Pasar Murah (GPM) Pemda, outlet Badan Usaha Milik Negara (BUMN), outlet instansi pemerintahan, Rumah Pangan Kita (RPK) Perum Bulog, serta swalayan atau toko modern.

> “Pemda perlu melakukan operasi rutin dan memastikan penyaluran beras SPHP berjalan melalui tujuh jalur yang sudah ditetapkan. Ini penting untuk menjaga suplai dan harga di lapangan,” ujar Tito.

Ia juga menekankan agar Pemda dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan dan program GPM terus mengoptimalkan perannya. Sinergi dengan BUMN pangan seperti ID Food, serta dukungan dari TNI, Polri, dan Kejaksaan, dinilai menjadi faktor penting dalam memperlancar distribusi beras SPHP.