Mendagri menjelaskan, pihaknya tidak mengira bakal memperoleh penghargaan tersebut. Terlebih, beberapa waktu lalu Wali Nanggroe beserta rombongan melakukan audiensi dengan Mendagri di Kantor Kemendagri. Saat itu, keduanya membahas situasi terkini di Aceh, meliputi perkembangan pembangunan, politik, keamanan, dan berbagai aspek lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Wali Nanggroe menyampaikan niat untuk memberikan gelar adat kepada Mendagri.

Merespons hal itu, Mendagri mengaku kaget atas niat baik tersebut. Wali Nanggroe kemudian menjelaskan bahwa Mendagri dinilai telah memberikan banyak kontribusi terhadap Aceh sejak menjabat sebagai Kapolri, dan hal itu berlanjut saat ia menjadi Mendagri.

"Beliau (Wali Nanggroe) menjelaskan, 'Pak Tito selama Kapolri banyak memberikan perhatian kepada Aceh sehingga tercapai tetap terjaga stabilitas, keamanan, dan kemudian pada saat menjadi Menteri Dalam Negeri dilanjutkan dengan tetap menjaga stabilitas politik dan keamanan, sehingga situasi menjadi tetap stabil hingga saat ini'," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri menekankan bahwa Aceh merupakan daerah yang memiliki sejarah panjang di Indonesia. Upaya perdamaian atas konflik yang sempat terjadi di Aceh dinilai telah menjadi percontohan dunia. Ia berharap langkah-langkah yang telah dibangun dengan baik tersebut dapat terus dijaga.

Sebagai informasi, gelar kehormatan Petua Panglima Hukom Nanggroe diberikan kepada Mendagri Tito atas pengabdian dan dedikasinya sebagai Kapolri dan Mendagri. Ia dinilai menunjukkan perhatian, kebijakan, dan komitmen tinggi terhadap keamanan, hukum, serta pemerintahan di Aceh. Selain itu, Mendagri Tito dianggap telah menjalankan pendekatan keilmuan, kebijaksanaan, serta menjaga keseimbangan antara syariat, adat, dan hukum negara. Ia juga dinilai berperan penting dalam menjaga stabilitas serta marwah Aceh sebagai daerah berkeistimewaan dan bersyariat Islam.

Puspen Kemendagri