Seputar Publik / Berita

Nusron Wahid Ambil Langkah Tegas, HGU Sejumlah Perusahaan Dievaluasi Imbas Karhutla

Kementerian ATR/BPN melakukan evaluasi terhadap hak guna usaha 11 korporasi yang direkomendasikan Bareskrim Polri terkait dugaan keterlibatan dalam kebakaran hutan dan lahan, mulai dari pencabutan hak hingga penghentian perpanjangan HGU.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan langkah evaluasi dan penertiban hak guna usaha (HGU) terhadap 11 korporasi yang terindikasi terkait kebakaran hutan dan lahan. Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan langkah evaluasi dan penertiban hak guna usaha (HGU) terhadap 11 korporasi yang terindikasi terkait kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan hasil evaluasi, penanganan terhadap 11 korporasi tersebut dibagi ke dalam lima kelompok kebijakan.

Tiga Perusahaan Terancam Pencabutan Seluruh HGU

Kelompok pertama adalah perusahaan yang akan dikenai pencabutan seluruh hak guna usaha.

Ketiga perusahaan tersebut meliputi PT MIB dengan luas HGU 4.000 hektare di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan; PT RKA seluas 11.558,11 hektare di Kabupaten Melawi; serta PT SKM yang memiliki dua bidang HGU dengan luas masing-masing 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Langkah pencabutan tersebut mempertimbangkan sejumlah faktor, antara lain luas lahan terbakar yang mencapai lebih dari 50 persen, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kejadian kebakaran berulang, serta dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pemberian hak.

Eks HGU PT BSLT Tidak Diperpanjang

Kelompok kedua menyangkut eks HGU PT BSLT seluas 2.300 hektare di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Pemerintah tidak akan memperpanjang atau memperbarui hak tersebut karena masa berlaku HGU perusahaan telah berakhir pada 2020.

Tulis Komentar

Komentar