Menurut Pramono, kondisi tersebut membuat keberadaan MUI memiliki posisi strategis. MUI diharapkan tidak hanya menjalankan peran dalam bidang keagamaan, tetapi juga dapat menjadi mitra pemerintah dalam menjaga kehidupan sosial masyarakat Jakarta yang semakin modern, plural, dan digital.

Karena itu, Pemprov DKI Jakarta menyatakan dukungan terhadap arah kebijakan MUI periode 2025–2030, termasuk penguatan moderasi beragama serta upaya mendorong penolakan terhadap ekstremisme dan intoleransi.

MUI Didorong Responsif terhadap Perubahan Zaman

Pemprov DKI Jakarta juga mendorong MUI menghadirkan panduan keagamaan yang dapat merespons berbagai persoalan baru seiring perkembangan teknologi dan perubahan sosial.

Sejumlah isu yang menjadi perhatian antara lain perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), ekonomi syariah, kesehatan mental, serta berbagai tantangan sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat perkotaan.

> “MUI menjadi mitra penting Pemprov dalam membangun Jakarta yang maju sekaligus berkeadaban,” kata Pramono.

Pramono berharap kontribusi MUI tidak hanya berlangsung pada tingkat kelembagaan, tetapi juga semakin dekat dengan masyarakat.

Menurutnya, MUI dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan umat dengan menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah.