Kolaborasi lintas lembaga terlihat nyata dalam pembangunan hunian sementara (huntara). Selain dikerjakan oleh BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum, serta dukungan TNI-Polri, pembangunan juga melibatkan organisasi kemanusiaan seperti Dompet Dhuafa dan Rumah Zakat.

Hingga 31 Maret 2026, progres pembangunan huntara telah mencapai sekitar 84 persen, dengan total 16.360 unit berhasil dibangun di tiga provinsi terdampak. Capaian ini mempercepat relokasi penyintas dari tenda darurat ke hunian yang lebih layak.

Di sektor infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah kembali terbuka secara fungsional, sehingga distribusi logistik berjalan lancar. Jembatan darurat yang dibangun oleh TNI, Polri, dan kementerian teknis menjadi penghubung vital bagi wilayah yang sebelumnya terisolasi.

Layanan Dasar Pulih, Pengungsi Terus Berkurang

Pembersihan lumpur sebagai salah satu tantangan utama juga menunjukkan progres signifikan. Sebagian besar titik terdampak telah berhasil dibersihkan, sehingga aktivitas masyarakat mulai kembali normal.

Kementerian Dalam Negeri turut menerjunkan Praja IPDN dalam tiga gelombang untuk membantu percepatan pembersihan.

Sementara itu, layanan dasar seperti listrik, jaringan komunikasi, serta fasilitas kesehatan—rumah sakit dan puskesmas—telah kembali beroperasi di hampir seluruh wilayah terdampak.

Kemajuan ini berdampak pada penurunan jumlah pengungsi secara signifikan. Dari lebih dari 2,1 juta jiwa pada Desember 2025, kini tersisa 36 kepala keluarga yang masih berada di tenda pengungsian dan terus ditangani secara bertahap.

Satgas PRR menegaskan bahwa semangat gotong royong lintas sektor akan terus dijaga hingga seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi selesai, termasuk pembangunan hunian tetap dan normalisasi lingkungan.(red)*