Seputarpublik.com || SOLOK – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mengawal pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, guna mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara menyeluruh.
Pengawalan dilakukan agar pelaksanaan program rehabilitasi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, pembangunan hunian tetap (Huntap), rehabilitasi lahan pertanian, hingga pemulihan berbagai layanan dasar.
Monitoring dilakukan oleh Tim Koordinator Wilayah Sumatera Barat Satgas PRR melalui rapat koordinasi bersama Bupati Solok beserta jajaran perangkat daerah, yang kemudian dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi terdampak bencana.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Satgas PRR untuk memastikan anggaran yang telah dialokasikan pemerintah pusat dapat segera direalisasikan menjadi pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Berdasarkan data yang disampaikan, Kabupaten Solok telah menerima tambahan TKD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp144,67 miliar secara penuh. Dari jumlah tersebut, Rp2 miliar dialokasikan sebagai bantuan keuangan kepada Kabupaten Aceh Tengah.
Hingga pertengahan Juli 2026, realisasi anggaran tercatat mencapai 17,35 persen atau sekitar Rp25,09 miliar, dengan tingkat penyerapan terbesar berada pada sektor ekonomi. Sementara itu, realisasi pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan masih berproses setelah penyesuaian anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan yang selesai pada akhir Juni 2026.
Pemerintah Kabupaten Solok menyatakan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan berbagai proyek prioritas sehingga penyerapan anggaran dapat meningkat pada triwulan berjalan. Fokus pembangunan diarahkan pada jalan, jembatan, jaringan irigasi, hunian tetap, serta fasilitas pelayanan dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat terdampak bencana.
Selain memantau pemanfaatan anggaran, Satgas PRR juga mengidentifikasi sejumlah pekerjaan yang masih memerlukan percepatan. Di sektor perumahan, lokasi pembangunan 180 unit hunian tetap (Huntap) telah ditetapkan sesuai Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk). Lahan pembangunan juga telah siap dan memperoleh persetujuan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga proses pembangunan diharapkan segera dimulai.
Pada sektor pertanian, Pemerintah Kabupaten Solok melaporkan terdapat sekitar 80 hektare lahan sawah yang mengalami kerusakan berat. Sebanyak 16 hektare telah dibersihkan dari material sedimen, sementara 64 hektare lainnya diusulkan agar status kerusakannya dapat disesuaikan sehingga memenuhi persyaratan untuk memperoleh bantuan rehabilitasi sawah dari Kementerian Pertanian.
Satgas PRR menilai langkah tersebut penting untuk mempercepat pemulihan sektor pertanian sekaligus mendukung kembalinya aktivitas ekonomi masyarakat yang terdampak bencana.
Hasil peninjauan lapangan juga menunjukkan bahwa normalisasi Sungai Saniang Baka sepanjang sekitar 20 kilometer dan Sungai Batang Muaro Bungai sepanjang sekitar 15 kilometer masih menjadi kebutuhan mendesak guna mengurangi risiko banjir dan sedimentasi di wilayah tersebut.
Di sisi lain, rehabilitasi layanan dasar juga terus berjalan, meliputi penanganan tujuh Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), rehabilitasi delapan sekolah terdampak, serta percepatan penyelesaian berbagai infrastruktur publik yang masih mengalami kerusakan.
Dalam laporannya, Tim Koordinator Wilayah Satgas PRR menyatakan terus memfasilitasi koordinasi dengan berbagai kementerian terkait.
> "Satgas PRR memfasilitasi koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum/BBWS V untuk percepatan normalisasi sungai dan penguatan tebing. Satgas PRR juga memfasilitasi koordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait percepatan penanganan lahan pertanian terdampak," demikian keterangan Tim Korwil Satgas PRR dalam laporannya.(Red)*
* Sumber: Siaran Pers Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Kamis, 16 Juli 2026.