Besaran bantuan ditetapkan sebesar Rp15 juta untuk rumah rusak ringan dan Rp30 juta untuk rumah rusak sedang. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan tambahan berupa uang isi hunian sebesar Rp3 juta dan stimulan ekonomi senilai Rp5 juta.

Pemerintah turut menyalurkan bantuan jaminan hidup (jadup) sebesar Rp450 ribu per orang per bulan guna memenuhi kebutuhan dasar para penyintas.

“Rumah rusak ringan dibantu Rp15 juta, ditambah dukungan lain dari Kementerian Sosial yang totalnya hampir Rp8 juta. Untuk rumah rusak sedang, bantuan Rp30 juta dari BNPB ditambah dukungan Kemensos lebih dari Rp8 juta,” ujar Tito usai Rapat Koordinasi Pendataan Hunian Tetap di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Percepatan penyaluran bantuan ini dilakukan secara paralel dengan pembangunan hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara) guna memastikan ketersediaan tempat tinggal layak bagi penyintas yang rumahnya rusak berat atau hilang.

Data Satgas PRR per 17 April 2026 mencatat kebutuhan hunian tetap di tiga provinsi terdampak mencapai 39.021 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 241 unit telah rampung dibangun, sementara 1.243 unit lainnya masih dalam proses pengerjaan.

Rinciannya, di Aceh telah selesai dibangun 104 unit dari total kebutuhan 28.876 unit, dengan 395 unit dalam proses pembangunan. Di Sumatera Utara, 120 unit telah rampung dari total 7.321 unit, dengan 407 unit masih dalam pembangunan. Sedangkan di Sumatera Barat, 17 unit telah selesai dari total kebutuhan 2.824 unit, dengan 441 unit dalam tahap pembangunan.

Sementara itu, pembangunan hunian sementara juga menunjukkan progres signifikan. Hingga 16 April 2026, sebanyak 19.028 unit huntara telah rampung dari target 20.495 unit, atau setara dengan capaian 92 persen.

Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat pemulihan pascabencana sekaligus memastikan penyintas dapat kembali menjalani kehidupan secara layak dan mandiri.(red)*