Silang-sengketa ini tidak akan terjadi apabila pengelolaan keuangannya berbasis digital dan akan dengan mudah menelusuri informasi berapa besaran anggaran yang masih belum ada realisasinya. Meski perselisihan ini pada dasarnya muncul karena berbeda definisi, sistem pelaporan, dan interpretasi atas fungsi dana kas daerah. 

Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan digitalisasi layanan publik. Selain mempercepat birokrasi, digitalisasi juga meningkatkan transparansi dan mencegah korupsi, sebab setiap transaksi dan keputusan bisa dilacak secara digital. 

Seperti kasus penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid, yang diduga terjerat tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Kompas, 7 Nopember 2025). Penggunaan big data dan artificial intelligence di masa depan juga membuka peluang besar untuk membuat kebijakan yang lebih berbasis bukti (evidence-based policy). 

Beberapa negara telah menjadi contoh sukses penerapan smart governance. Estonia, misalnya, dikenal sebagai pionir dengan konsep e-Estonia, di mana 99% layanan publik dapat diakses secara daring. Sistem ini berhasil menekan biaya administrasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. 

Korea Selatan juga menjadi model global dengan platform Gov24, yang menyatukan lebih dari 5.000 layanan publik dalam satu portal digital.

Jika dibandingkan, Indonesia masih tertinggal.