Khusus untuk Aceh, delapan kabupaten/kota terdampak parah juga memperoleh tambahan Rp287 miliar melalui mekanisme hibah dari sejumlah daerah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan kebijakan tambahan TKD ini merupakan langkah strategis yang diambil Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pemulihan berjalan cepat dan merata.

“Presiden memutuskan seluruh provinsi dan kabupaten/kota diberikan tambahan TKD. Totalnya sekitar Rp10,6 triliun. Ini untuk memastikan pemulihan berjalan cepat dan merata,” ujar Tito.

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan, tidak hanya bagi daerah terdampak langsung, tetapi juga seluruh wilayah dalam satu provinsi agar pemulihan berjalan lebih terintegrasi.

Lebih lanjut, Tito menegaskan bahwa dampak penyaluran TKD mulai terlihat di lapangan. Infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan telah kembali berfungsi secara bertahap, distribusi logistik berjalan lancar, serta layanan dasar seperti listrik, bahan bakar minyak (BBM), dan aktivitas pasar rakyat kembali normal di sebagian besar wilayah.

“Per hari ini kami melihat sebagian besar sudah normal secara fungsional. Jalan bisa dilewati, logistik tidak ada masalah, listrik dan pasar juga sudah berjalan,” jelasnya.

Dengan dukungan fiskal yang telah tersalurkan sepenuhnya, pemerintah daerah kini memasuki fase percepatan pemulihan yang lebih masif. Pembangunan hunian tetap, pemulihan fasilitas publik, serta penguatan ekonomi masyarakat terdampak dipastikan dapat berjalan lebih optimal.(Red)*